Gadogadopers.com – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyoroti adanya ketidakadilan dalam penerapan efisiensi anggaran dengan pemangkasan anggaran kementerian yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Misbah dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (12/2/2025).

Menurut Misbah, efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah tidak merata dan hanya menyasar beberapa kementerian saja. Ia menegaskan bahwa efisiensi seharusnya dilakukan secara menyeluruh di semua kementerian tanpa terkecuali. “Ada aspek ketidakadilan dalam kementerian di dalam proses efisiensi anggaran,” ujar Misbah tegas.

Dalam kesempatan tersebut, Misbah menjelaskan bahwa meskipun total anggaran untuk pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, efisiensi yang diterapkan hanya sekitar 8 persen. Namun, efisiensi ini, menurutnya, seharusnya juga berlaku di seluruh kementerian, bukan hanya di sejumlah kementerian tertentu. “Ini yang seharusnya juga dijadikan sebagai patokan untuk melakukan efisiensi kepada seluruh kementerian,” tambahnya.

Misbah mengkritik fokus efisiensi yang hanya diarahkan pada pemangkasan anggaran kementerian-kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Bukan hanya pada kementerian PU, Kemendikti Saintek, Kemenkes, Kemenhub, dan seterusnya itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Misbah memberikan contoh konkret terkait Kementerian PU yang mengalami efisiensi anggaran hingga 73 persen. Meskipun demikian, Misbah menilai bahwa kementerian tersebut masih memiliki skala prioritas yang harus diutamakan dalam pembangunan Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur. “Kementerian PU harus melakukan skala prioritas yang luar biasa. Sementara gaji pegawai mereka cukup banyak, jadi mungkin nanti ketika kita bandingkan antara gaji pegawai dengan program kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh PU, ini kan tinggal sekitar Rp20 triliun. Artinya, berimbas ke kinerja dari PU itu sendiri,” kata Misbah.

Ia juga menambahkan bahwa infrastruktur dasar yang dibutuhkan terutama di Indonesia timur, yang menjadi kewenangan Kementerian PU, seharusnya menjadi prioritas utama dalam anggaran. “Sementara PU ini kan punya kewenangan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur dasar yang masih dibutuhkan, terutama di bagian Indonesia timur,” ujarnya.

Pernyataan Misbah ini menunjukkan kekhawatiran tentang dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara selektif, yang menurutnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, terutama di wilayah Indonesia timur yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.

Dengan adanya pernyataan ini, jelas bahwa kebijakan pemangkasan anggaran yang hanya memfokuskan pada kementerian-kementerian tertentu dapat menimbulkan ketimpangan dan merugikan sektor-sektor yang membutuhkan anggaran lebih besar, terutama untuk pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal. Efisiensi anggaran yang merata dan tidak selektif, menurut Misbah, adalah langkah yang lebih adil dan bijak demi mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.