Gadogadopers.com – Rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan, kembali menjadi sorotan akibat keluhan yang terus bermunculan terkait kondisinya yang jauh dari layak. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengakui bahwa berbagai masalah serius, seperti kebocoran atap, banjir, tikus, dan serangan rayap, mengganggu kenyamanan para anggota dewan yang tinggal di sana.
Menurut Indra, keluhan-keluhan ini kerap disampaikan oleh para anggota DPR melalui aplikasi khusus yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR, bernama PERJAKA (Pelayan Rumah Jabatan Anggota Kalibata). “Setiap harinya, kami menerima sekitar 15 hingga 20 keluhan dari anggota DPR terkait kondisi rumah dinas,” ungkap Indra saat meninjau salah satu rumah dinas di Kalibata, Senin (7/10/2024).
Rumah Dinas yang Tidak Layak Huni
Kondisi rumah dinas tersebut, diakui Indra, telah menyebabkan gangguan serius bagi anggota DPR yang tinggal di sana. Ia menegaskan bahwa rumah-rumah ini sudah tidak layak huni. “Kondisi ini tentu berdampak pada konsentrasi dan produktivitas para anggota DPR,” tambahnya. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai bagaimana institusi setingkat DPR bisa membiarkan fasilitas penting seperti rumah dinas berada dalam keadaan yang begitu buruk.
Masalah yang dihadapi oleh anggota dewan di rumah dinas ini bukan hanya perkara kecil. Atap yang bocor hingga ancaman banjir, ditambah dengan keberadaan tikus dan rayap, menciptakan lingkungan yang jauh dari standar kenyamanan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pejabat negara. Hal ini semakin memperburuk citra DPR di mata publik, yang sudah banyak mengkritisi kinerja para anggota dewan dalam beberapa isu lainnya.
Untuk merespons keluhan yang semakin banyak ini, Sekretariat Jenderal DPR bersama dengan pimpinan fraksi di Senayan akhirnya memutuskan untuk memberikan tunjangan perumahan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Menurut Indra, langkah ini dianggap lebih fleksibel dibandingkan melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap kompleks rumah jabatan yang ada saat ini.
Namun, keputusan ini bukannya tanpa kritik. Banyak pihak menilai bahwa solusi pemberian tunjangan perumahan ini hanya sebatas “jalan pintas” tanpa menyelesaikan akar permasalahan. “Kalau mau serius memperbaiki, tentu biayanya sangat besar. Seluruh atap dan struktur rumah perlu diperbaiki agar ideal,” jelas Indra, seolah-olah menegaskan bahwa revitalisasi penuh memang tak akan dilakukan karena biaya yang sangat mahal.
Meski begitu, langkah untuk memberikan tunjangan perumahan masih dalam tahap kajian, dan belum ada kejelasan mengenai besaran tunjangan yang akan diberikan. Sementara itu, para anggota DPR yang masih tinggal di rumah dinas Kalibata harus terus menghadapi kondisi yang tidak nyaman ini, setidaknya hingga solusi tersebut terealisasi.
Baca juga: Salah Tangkap! Jujun Junaedi Penjual Snack Dihakimi Massa di Sukabumi
Selain itu, Sekretariat Jenderal DPR juga tengah mempersiapkan proses pengembalian rumah dinas ini kepada Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset negara. Setidaknya, terdapat sekitar 580 unit rumah dinas di kompleks Kalibata yang terbagi ke dalam dua blok besar, yakni Blok A-E dan Blok F, yang akan diserahkan kembali ke negara setelah seluruh anggota DPR periode 2019-2024 meninggalkan tempat tersebut.
“Kami sedang melakukan pendataan aset-aset negara di kompleks ini, yang tentunya memerlukan waktu karena harus menunggu setelah semua anggota keluar,” kata Indra. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kapan proses pengembalian tersebut akan benar-benar selesai. Hal ini menambah daftar panjang ketidakpastian dalam pengelolaan fasilitas negara yang sudah seharusnya diurus dengan lebih baik.
Keputusan untuk mengembalikan rumah dinas tersebut kepada negara dan menggantinya dengan tunjangan perumahan mungkin terlihat sebagai solusi cepat, tetapi di mata publik, hal ini semakin memperkuat persepsi negatif terhadap DPR. Alih-alih memperbaiki fasilitas yang sudah ada, DPR justru memilih untuk mengalihkan masalah ini dengan pemberian tunjangan. Bagi banyak orang, langkah ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam menghadirkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Dalam situasi ini, wajar jika masyarakat semakin skeptis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh DPR, terutama terkait dengan pengelolaan fasilitas negara. Masalah di rumah dinas Kalibata hanya salah satu dari sekian banyak persoalan yang mencoreng reputasi lembaga tersebut.
Dengan jumlah keluhan yang terus meningkat setiap harinya, jelas bahwa kondisi rumah dinas DPR di Kalibata merupakan cerminan dari buruknya manajemen dan pemeliharaan fasilitas negara. Jika masalah ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin ketidakpuasan di kalangan anggota DPR dan masyarakat akan semakin memuncak, dan citra lembaga legislatif ini akan semakin terpuruk di mata publik.
Sumber: Tempo.
