Gadogadopers.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengambil langkah mengejutkan dengan memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai.  Jokowi dipecat menandai akhir perjalanan Jokowi sebagai kader PDIP, sebuah langkah yang menimbulkan berbagai spekulasi dan polemik di dunia politik Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Jokowi beserta keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, meskipun masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA). “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” ujar Hasto pada Rabu, 4 Desember 2024, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan.

Keputusan ini dinilai oleh banyak pihak sebagai langkah yang penuh risiko bagi PDIP. Pengamat politik menilai bahwa pemecatan Jokowi, yang telah menjadi ikon PDIP selama dua periode kepresidenannya, berpotensi melemahkan dukungan partai dalam Pemilu 2024.

Setelah pemecatannya, Jokowi membuka peluang untuk membangun partai politik baru. Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo), yang sebelumnya hanya berstatus simpatisan, dikabarkan siap bertransformasi menjadi partai politik. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa perubahan status Projo akan dibahas dalam kongres Desember mendatang.

Budi Arie juga menegaskan bahwa Projo siap menerima Jokowi jika perubahan menjadi partai politik terealisasi. “Semua partai siap menampung Pak Jokowi, terutama Projo, kalau jadi partai,” ungkapnya pada Sabtu, 7 Desember 2024.

Tidak hanya Projo, sejumlah partai besar seperti Gerindra dan Golkar juga terlihat bersiap menyambut Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, pada 6 Desember 2024 memicu spekulasi bahwa Jokowi mungkin bergabung dengan partai tersebut. “Gerindra terbuka, tapi kami tentunya tidak bisa memaksa beliau,” kata Prabowo.

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Arahan Apel Kasatwil Polri 2021 di Bali, Ini Poin Penting yang Disampaikan

Sementara itu, Golkar bahkan telah mengangkat Jokowi sebagai anggota kehormatan tanpa KTA. Sekretaris Bidang Organisasi Golkar, Derek Loupatty, menyatakan bahwa status tersebut diberikan kepada Jokowi sebagai penghormatan atas jasanya kepada negara. “Mereka yang dianggap berjasa tidak perlu ada KTA,” ujar Derek.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga ikut dalam perebutan dengan menyatakan kesiapannya menerima Jokowi dan keluarganya sebagai kader. Sekjen PAN, Eko Patrio, dengan penuh semangat mengundang Jokowi bergabung. “Pokoknya 1.000 persen Pak Jokowi diterima kalau mau masuk PAN,” katanya pada 5 Desember 2024.

Pemecatan Jokowi oleh PDIP dipandang sejumlah pihak sebagai langkah yang justru dapat menjadi bumerang. Hilangnya figur Jokowi, yang selama ini dianggap sebagai simbol keberhasilan PDIP di pemerintahan, berpotensi merugikan citra partai di mata publik.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut langkah ini sebagai bentuk kesalahan strategis. “Semacam peneguhan eksistensi politik bahwa dunia tak kiamat sekalipun Jokowi dipecat PDIP,” ujar Adi.

Pemecatan Jokowi dari PDIP tidak hanya memengaruhi hubungan internal partai, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Langkah ini berpotensi memecah suara dan melemahkan posisi PDIP, sementara Jokowi tetap menjadi sosok sentral yang mampu menarik perhatian partai-partai besar.

Langkah setelah Jokowi dipecat, apakah mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai lain, akan menjadi penentu besar dalam peta politik Indonesia ke depan.