Gadogadopers.com – Program unggulan Presiden Prabowo kembali menuai kritik tajam setelah muncul dugaan penggelapan dana MBG senilai Rp975 juta lebih. Kasus ini menyeret nama Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang diduga tidak menunaikan kewajiban pembayaran terhadap salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Dapur tersebut, yang dikelola oleh Ira Mesra, bekerja sama dengan Yayasan MBN untuk menyediakan makanan dalam dua tahap program MBG. Namun, hingga kini, pembayaran atas lebih dari 65 ribu porsi makanan yang sudah diproduksi tidak kunjung diterima. Ironisnya, semua biaya operasional selama pelaksanaan ditanggung sepenuhnya oleh pihak dapur.

Permasalahan semakin pelik setelah muncul dugaan bahwa pihak yayasan secara sepihak mengubah kesepakatan harga per porsi. Dalam kontrak awal, harga makanan ditetapkan sebesar Rp15.000 per porsi. Namun, saat program berjalan, pihak yayasan menurunkan harga menjadi Rp13.000 tanpa persetujuan mitra. Parahnya lagi, harga baru itu masih dipotong lagi sebesar Rp2.500 per porsi, sehingga pihak dapur hanya menerima Rp10.500. Padahal, seluruh logistik, mulai dari bahan baku, sewa lokasi, listrik, hingga gaji juru masak, tetap ditanggung dapur Kalibata.

Kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly, menilai kebijakan sepihak tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencerminkan buruknya tata kelola dalam program MBG. Ia mengungkapkan bahwa pemotongan hak secara sepihak tidak memiliki dasar yang jelas dan melanggar prinsip kerja sama yang sehat.

“Dari Rp15.000 per porsi, klien kami hanya menerima Rp12.500, bahkan turun jadi Rp10.500. Ini sangat merugikan,” ujar Harly, Selasa (15/4/2025).

Lebih lanjut, Harly menambahkan bahwa dana sebesar Rp386,5 juta sebenarnya sudah dicairkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Yayasan MBN. Namun, seluruh dana tersebut tidak pernah sampai ke pihak dapur. Sebaliknya, pihak yayasan malah menuding Ira memiliki kekurangan bayar sebesar Rp45 juta lebih, alasan yang dinilai tidak masuk akal mengingat dapur Kalibata menanggung semua beban biaya lapangan.

Akibat tidak adanya kejelasan dan transparansi dalam kerja sama tersebut, dapur MBG Kalibata terpaksa menghentikan operasional. Ira juga memutuskan untuk mengakhiri kemitraan dengan Yayasan MBN dan siap membawa perkara ini ke ranah hukum. Somasi telah dilayangkan dan laporan ke BGN pun sudah dilakukan, namun belum membuahkan hasil.

“Kami sedang menyiapkan langkah hukum, baik melalui gugatan perdata maupun laporan pidana. Tidak ada alasan logis kenapa hak klien kami tidak dibayarkan,” tegas Harly.

Kasus penggelapan dana MBG ini mencoreng kredibilitas program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat. Dugaan manipulasi harga dan ketidakterbukaan penggunaan dana publik menjadi bukti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program sosial berskala nasional ini.

Jika tidak segera diusut tuntas, kasus serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan justru menambah beban keuangan bagi para pelaksana di lapangan. Program MBG seharusnya menjadi solusi, bukan menambah masalah.