Gadogadopers.com – Insiden keamanan cyber di Indonesia kembali mencuat ke permukaan publik dengan terungkapnya skandal besar kebocoran data pribadi. Kali ini, lebih dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang disinyalir mencakup informasi pribadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, diduga bocor dan beredar di pasar gelap.

Pengungkapan ini pertama kali dibawa ke ranah publik oleh akun Twitter @FalconFeedsio dan secara terpisah dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mengakui bahwa mereka masih mendalami informasi tersebut. Dalam pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti yang disampaikan kepada Kompas.com, beliau mencatat, “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman.”

Sementara itu, akun yang diduga sebagai pihak yang menjual data bersejarah, Bjorka, memiliki riwayat serangan cyber terhadap lembaga pemerintah Indonesia sebelumnya. Dan kini, peretas tersebut dilaporkan kembali melakukan aksinya dengan menjual data seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta.

Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto tanpa teragak mengungkapkan data tersebut dijual “sekitar 150 juta rupiah.” Informasi yang dijual meliputi NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, alamat email, dan detil lain yang jelas mengancam perlindungan identitas online.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Angkat Bicara Terkait Isu Viral Pembangunan Venue PON 2024 yang Belum Rampung!

Dalam sampel data yang berseliweran di internet, nama-nama pejabat tinggi negara seperti Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, juga masuk dalam daftar yang terdampak. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk tindakan pencegahan kebocoran informasi dan peningkatan keamanan cyber di Indonesia.

Mengenai validitas data, Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, memberikan penegasan bahwa informasi yang bocor itu memang asli. “Juga terdapat (data) beberapa menteri serta pejabat pemerintahan serta warga masyarakat lain, mengingat jumlah sample data yang dibagikan cukup banyak yaitu sebanyak 10 ribu baris data,” jelasnya saat berkomunikasi dengan Kompas.com.

Sejalan dengan peningkatan ancaman cyber, regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia kian menuntut revisi dan pembaruan. Tanggapan pemerintah terhadap kebocoran data menandakan langkah hukum atas pelanggaran data yang potensial, sekaligus menjadi fokus investigasi digital keamanan data yang sedang berlangsung. Hingga saat ini, publik menantikan hasil pendalaman kasus oleh pihak berwajib dan respons pemerintah dalam memperkuat kerangka kerja perlindungan data pribadi warga negara.