GadogadoPers

Terpercaya & Terdepan

Jaga Negeri

Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Polri Gandeng PT Qudo Buana Nawakara Perbarui Layanan PPID

JAKARTA — Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Karo PID) Divhumas Polri Brigjen Pol. Drs. S. Erlangga, M.I.Kom., menegaskan pentingnya optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mendongkrak kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Hal tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., dalam Pertemuan PPID Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri Kedua Tahun Anggaran 2026 di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Optimalisasi Peran PPID Polri dalam Mewujudkan Polisi Bersama Masyarakat melalui Keterbukaan Informasi Publik guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri” ini turut melibatkan PT Qudo Buana Nawakara selaku mitra pengembang teknologi informasi. Kolaborasi ini hadir untuk memastikan dukungan infrastruktur digital yang memadai dalam ekosistem pelayanan informasi kepolisian.

Dalam penyampaiannya, Brigjen Pol. S. Erlangga menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif semata, melainkan pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan publik berkewajiban memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan batasan informasi yang dikecualikan.

Brigjen Pol. S. Erlangga menilai, masyarakat memandang Polri sebagai satu kesatuan institusi yang utuh. Oleh karena itu, koordinasi antarsatuan kerja wajib terus diperkuat agar setiap permohonan informasi dapat ditangani secara profesional, tepat waktu, dan sesuai ketentuan hukum.

“Pengelolaan dan pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara optimal melalui koordinasi yang kuat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Tiga Fokus Utama Peningkatan Layanan

Lebih lanjut, Brigjen Pol. S. Erlangga memaparkan tiga perhatian utama dalam meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi di lingkungan Polri. Pertama adalah optimalisasi penyediaan dan pelayanan informasi publik dengan memastikan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala serta menyelaraskan data pada portal E-PPID Polri dengan layanan langsung. Pada aspek ini, kemudahan akses bagi penyandang disabilitas turut diprioritaskan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara.

Fokus kedua mencakup penguatan sinergi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menangkal maraknya hoaks dan disinformasi di ruang digital. Dalam hal ini, MediaHub Polri terus dioptimalkan dengan dukungan keahlian teknologi dari PT Qudo Buana Nawakara. Sinergi ekosistem digital ini dirancang agar data dan informasi yang telah terverifikasi dapat didistribusikan secara cepat, tepat, dan terpadu guna mendukung komunikasi publik yang kredibel.

Menjelaskan peran ekosistem digital tersebut di hadapan peserta forum, perwakilan PT Qudo Buana Nawakara Murtia Arianis memaparkan bahwa MediaHub Satker berfungsi sebagai etalase resmi bagi setiap satuan kerja untuk mengelola sekaligus menyebarkan informasi publik yang terintegrasi dari SPIT dan proses verifikasi PID Humas. Menurut Murtia, platform ini dilengkapi sejumlah fitur mandiri mulai dari pengkategorian konten, jadwal live report, hingga media tracking untuk memantau sebaran pemberitaan serta menganalisis kinerja publikasi secara terukur.

“MediaHub menyatukan alur informasi satker dalam satu wadah yang terbuka dari SPIT, kurasi PID Humas, hingga MediaHub Satker dan nasional yang membuktikan bahwa Polri hadir bersama masyarakat melalui keterbukaan informasi publik,” ujar Murtia Arianis.

Sementara itu, poin ketiga menyoroti peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pelayanan informasi. Petugas PPID dituntut memahami klasifikasi informasi, mekanisme uji konsekuensi, serta perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan agar setiap permohonan ditangani sesuai prosedur dan tenggat waktu. Apabila suatu informasi tidak dapat diberikan, petugas diwajibkan menyampaikan penjelasan berbasis ketentuan hukum sekaligus mengedukasi pemohon mengenai mekanisme keberatan yang tersedia.

Komitmen Terukur dan Kepercayaan Masyarakat

Brigjen Pol. S. Erlangga menambahkan bahwa dukungan penuh pimpinan satuan kerja baik melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia maupun pengawasan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan di lapangan. Ia berharap hasil pertemuan bersama seluruh pemangku kepentingan dan PT Qudo Buana Nawakara ini segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret dengan penanggung jawab serta target penyelesaian yang terukur.

“Keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari kemudahan akses, ketepatan pelayanan, dan kepercayaan yang dibangun melalui setiap interaksi dengan masyarakat,” tegasnya.

Melalui forum ini, seluruh PPID satker Mabes Polri diharapkan semakin menyamakan persepsi dan memperkuat kualitas pengelolaan informasi. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat, di mana keterbukaan informasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi untuk memperkokoh kepercayaan publik terhadap kinerja Polri.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments