Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga digunakan sebagai posko dalam penyidikan dugaan makar. Perkara ini merupakan pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut ditempuh untuk mengumpulkan alat bukti guna mengungkap konstruksi dugaan tindak pidana secara utuh.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa malam (17/11/2026). Rumah itu diduga digunakan sebagai posko oleh EHS, salah satu tersangka perkara penyadapan ilegal. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut kepada wartawan pada Rabu (18/11/2026).
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian dari pada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo di Bareskrim Polri, Jakarta.
Alat Bukti untuk Menguji Konstruksi Perkara
Penggeledahan dan olah TKP merupakan upaya paksa dalam hukum acara pidana untuk mencari serta mengamankan barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Bukti dari lokasi-lokasi tersebut akan diuji untuk memastikan apakah rangkaian peristiwa yang diduga benar terjadi, siapa saja yang berperan, dan sejauh mana keterkaitannya dengan perkara penyadapan ilegal.
Hasil pengumpulan bukti itu menjadi bahan gelar perkara awal yang dijadwalkan Kamis (19/11/2026) bersama tim internal dan saksi ahli. Dalam forum tersebut, penyidik mendalami konstruksi perkara dengan keterangan para ahli. Susatyo menegaskan gelar perkara awal itu bukan untuk menetapkan tersangka.
Praduga Tak Bersalah Tetap Dijunjung
Penggeledahan tidak berarti dugaan makar telah terbukti. Hingga keterangan terakhir Polri, belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar. Penyidik juga belum membuka hasil penggeledahan agar proses pembuktian tidak terganggu.
“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara-makar akan disampaikan saat press conference lengkap,” ujar Susatyo.
Penyidikan dugaan makar berjalan terpisah dari perkara pokok penyadapan ilegal, yang telah menetapkan empat tersangka, yaitu LSP, AS, EHS, dan SU. Di jalur etik, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (17/11/2026) menyatakan perbuatan EHS sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). EHS mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dasar Hukum: Perkara Penyadapan dan Dugaan Makar Dibedakan
Untuk perkara penyadapan ilegal, penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Adapun makar diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal yang akan diterapkan bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti yang terkumpul. Penegakan kode etik anggota Polri, termasuk mekanisme banding, diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Status tersangka belum berarti seseorang bersalah, karena putusan bersalah hanya dapat dijatuhkan pengadilan.
Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan perkara ini melalui keterangan resmi Bareskrim Polri dan tidak menyebarkan klaim tentang barang sitaan maupun nama pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
Sumber: Antara, Kumparan, CNN

