Gadogadopers.com – Penilaian independen terhadap kinerja kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memaparkan bahwa sejumlah menteri mendapatkan skor rendah dan tiga di antaranya masuk kategori “paling buruk”. Hal ini menimbulkan keprihatinan bahwa kepercayaan publik terhadap kabinet mulai mengikis.
Menurut laporan bertajuk “Rapor Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, sebagian besar anggota kabinet memperoleh nilai rata-rata di bawah lima dari skala sepuluh. Lebih dari itu, tiga menteri disebut sebagai yang paling buruk performanya dalam periode tersebut. Pertama adalah Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Alam yang memperoleh skor terendah, yakni minus 151. Kedua adalah Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dengan skor minus 81. Ketiga adalah Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia yang meraih skor minus 79.
Penilaian Terhadap Tiga Menteri
Dalam analisis CELIOS, kinerja Bahlil sebagai pengendali sektor energi dikritik karena dinilai lebih mengutamakan kepentingan politik dan bisnis, sementara kemajuan transisi energi dan transparansi dianggap sangat minim. Sektor yang seharusnya berfungsi sebagai motor penting bagi perubahan justru dirasakan publik sebagai area yang tidak terkelola dengan baik.
Sementara itu, Dadan sebagai kepala lembaga yang menangani gizi nasional dinilai gagal menjalankan fungsi dasar. Anggaran besar yang telah dianggarkan untuk program gizi tidak berhasil menunjukkan dampak yang signifikan. Pengawasan yang lemah, distribusi bermasalah, dan kasus yang mengguncangkan kepercayaan publik menjadi catatan besar.
Kemudian, Pigai yang dikenal sebagai figur vokal sebelum menjabat ternyata dinilai tidak mampu memperlihatkan langkah konkret dalam penegakan hak asasi manusia. Meski diharapkan menjadi simbol reformasi, laporan menunjukkan tidak adanya kemajuan yang berarti dalam penyelesaian pelanggaran HAM maupun perlindungan kelompok rentan.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik
Laporan tersebut menyebut bahwa secara umum publik menilai kabinet belum menunjukkan arah kerja yang terukur dan terencana. Banyak program dinilai berhenti di ranah retorika tanpa menghasilkan output nyata di lapangan. Tingginya angka ketidakpuasan ini memicu kekhawatiran tentang krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.
Sebagai akibat langsung, kritik terhadap susunan kabinet ini makin menguat dan muncul desakan agar Presiden mempertimbangkan perombakan (reshuffle). Beberapa pengamat menyatakan bahwa apabila dalam satu tahun belum terjadi perbaikan signifikan, publik berhak menuntut perubahan dalam pimpinan kementerian.
Catatan Bagi Pemerintahan
Hasil evaluasi ini memperlihatkan bahwa rapor merah bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan publik. Menteri-menteri tersebut di atas menjadi simbol dari kelemahan struktural: penggunaan kekuasaan yang cenderung arogan, transparansi yang rendah, serta komunikasi publik yang tidak optimal.
Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintahan perlu memprioritaskan kompetensi dan kinerja nyata dibanding politisasi jabatan. Jika tidak, maka bukan hanya menteri yang akan dikenang, tetapi kegagalan menjaga kepercayaan rakyatlah yang akan menjadi warisan.
Di tengah desakan tersebut, langkah selanjutnya dari kabinet akan sangat menentukan kredibilitas dan efektivitas pemerintahan. Publik menunggu bukti kerja nyata, bukan hanya janji dan retorika.