Gadogadopers.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy baru-baru ini menyatakan bahwa praktik judi, baik secara langsung maupun online, dapat menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai bahwa korban judi ini berada di bawah tanggung jawab kementeriannya. Muhadjir menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai advokasi bagi korban judi online, termasuk memasukkan mereka ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Namun, pernyataan tersebut segera menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung, namun tak sedikit yang menentang kebijakan ini. Klarifikasi terbaru dari Muhadjir menyebutkan bahwa penerima bansos tersebut adalah anggota keluarga korban seperti anak, istri, atau suami. Meskipun demikian, pernyataan awalnya telah memicu perdebatan yang luas.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungannya terhadap pemberian bansos bagi korban judol. Menurutnya, bansos ini penting sebagai langkah penanganan judi online dari hulu ke hilir. “Jadi, kalau dia bisa bertahan hidup, artinya dia bisa mengurangi keinginannya untuk berjudi online,” ujar Habiburokhman dalam sebuah pesan video yang diterima Tempo pada Sabtu, 15 Juni 2024. Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa pemberian bansos merupakan langkah pelengkap dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.

Asep Suryana, dosen Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, juga menilai wacana pemerintah ini sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, negara harus hadir mengintervensi individu yang terdampak judi online. “Judol itu memiliki masalah psikososial. Orang yang kecanduan judi online akan berusaha mencari kesenangan diri sendiri tanpa berpikir panjang,” jelas Asep saat dihubungi pada Selasa, 18 Juni 2024. Ia menekankan bahwa negara harus intervensi untuk memastikan bahwa keluarga korban bisa hidup layak.

Lebih jauh, Asep berpendapat bahwa pemerintah perlu melihat masalah judol sebagai persoalan mendasar kehidupan bernegara, bukan sekadar masalah sosial. Ia mengingatkan pentingnya penguatan regulasi serta langkah sistematis untuk menangani masalah ini. “Kalau ini dibiarkan, sekelompok orang akan terus menikmati hasil dari mengkhianati negara,” tambah Asep.

Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritik rencana pemerintah tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kebijakan ini, termasuk verifikasi penerima bansos yang masuk dalam DTKS. “Jangan sampai bansos ini malah diberikan kepada yang tidak berhak,” kata Hidayat saat ditemui dalam acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024.

Hidayat juga mengingatkan bahwa bansos yang diterima korban judi online harus digunakan dengan bijak. Ia khawatir bantuan tersebut akan digunakan kembali untuk berjudi. “Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya. Sebagai perbandingan, Hidayat menyebut bahwa di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, pelaku judi online tidak diberikan bansos, melainkan dijatuhi sanksi hukum.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menilai bahwa korban judol tidak bisa serta merta mendapatkan bansos dari pemerintah. Menurutnya, penerima bansos harus melalui proses verifikasi dan masuk dalam DTKS. “Data DTKS itu ada parameter pengukurannya, parameter kemiskinan. Jadi, korban judol harus masuk ke dalam proses verifikasi DTKS,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.

Diah menambahkan bahwa variabel kemiskinan dalam DTKS tidak bisa ditentukan hanya karena kalah judi online. Ia menekankan bahwa langkah yang lebih penting adalah mengatasi masalah judi online itu sendiri. “Judi online yang harus diatasi, sumber masalahnya,” tegasnya.

Polemik mengenai pemberian bansos bagi korban judi online mencerminkan tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun ada yang setuju dengan alasan untuk membantu korban agar tidak semakin terpuruk, namun kritik mengenai potensi penyalahgunaan bansos dan kekhawatiran tentang efektivitas kebijakan ini juga tidak bisa diabaikan.

Langkah pemerintah dalam menangani dampak sosial dan ekonomi dari judi online harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan penguatan regulasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi solusi sementara yang mengabaikan akar permasalahan. Dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, diharapkan masalah judol dapat ditangani secara efektif dan tidak hanya mengatasi gejalanya, tetapi juga menghilangkan sumber masalahnya.

Baca juga: Geram Karena Judi Online, Polwan di Jawa Timur Bakar Suaminya Hingga Tewas!

Sumber: Tempo.