BANDUNG – Satreskrim Polresta Bandung mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus tawaran kerja di Malaysia. Penyidik menetapkan dua tersangka berinisial AF (24) dan IE (24). Sementara itu, dua korban berinisial SSA (19) dan KL (18) sudah kembali ke tanah air.
Pengungkapan bermula dari laporan keluarga korban. Ayah SSA berinisial WG (64) melapor ke Polresta Bandung pada akhir September 2026. Berbekal laporan awal itu, penyidik menelusuri jejak komunikasi korban dan memetakan peran setiap orang yang terlibat.
Penyidik Petakan Peran Perekrut, Penampung, dan Pengantar
Hasil penyelidikan menunjukkan perekrutan berlangsung sejak akhir Juni 2026 melalui sebuah grup WhatsApp. Korban dijanjikan penghasilan sekitar Rp30 juta. Pada 11 Juli 2026, SSA berangkat dari Bandung menuju Jakarta, lalu Pontianak, sebelum masuk ke Malaysia tanpa dokumen keimigrasian yang sah.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto menjelaskan bahwa setibanya di Malaysia, para korban justru dieksploitasi dalam praktik prostitusi.
Dalam pemeriksaan, AF dan IE diduga berperan menampung sekaligus mengantar korban. AF mengaku bergerak atas perintah kakaknya di Malaysia dengan imbalan Rp1 juta untuk setiap orang yang diberangkatkan. Penyidik menempatkan pengakuan itu sebagai bahan awal yang masih terus diuji.
Selain itu, polisi menyita dua telepon genggam, foto tiket perjalanan, rekaman percakapan antara korban dan para tersangka, serta dokumen paspor.
Koordinasi Lintas Negara Jangkau Jaringan di Malaysia
Melalui koordinasi dengan KJRI di Malaysia, dua orang lain berinisial WY dan IR yang diduga menampung korban dan mengatur pekerjaan di sana kini ditangani otoritas imigrasi setempat. Pengembangan terus berjalan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Di sisi lain, kedua korban kini mendapat pendampingan dan konseling dari pemerintah kabupaten serta provinsi.
Atas perbuatannya, AF dan IE dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta Pasal 81 jo. Pasal 69 dan Pasal 83 jo. Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.
Rangkaian ini memperlihatkan pola kerja yang runtut, mulai dari laporan keluarga, penelusuran jejak perekrutan, penangkapan, hingga koordinasi lintas negara.
Reserse bekerja dengan menindaklanjuti laporan, memetakan peran, mengamankan barang bukti, dan memastikan korban pulang dengan selamat. Masyarakat diimbau memastikan legalitas setiap tawaran kerja ke luar negeri melalui kanal resmi pemerintah sebelum berangkat. #ReserseBekerja
Sumber: Kompas, IDN Times